(TUGAS 2) bahasa inggris bisnis 2

Verb Phrases

Verb phrases atau frase verba adalah frase yang tersusun dari verba utama ditambah denganauxiliaries, adverbs, adverb phrases (or clauses), prepositional phrases, atau object. Dalam kalimat, frase verba berfungsi sebagai predikat.

Contoh verb phrases

enjoy swimming. (Saya menikmati berenang.)	enjoy = main verb
You should see a doctor during pregnancy. (Kamu seharusnya mengunjungi dokter selama hamil.)	should = modal auxiliary verb; see = main verb
It has just been raining in Bandung. (Baru saja turun hujan di Bandung.)	has, been = auxiliary verb; just = adverb (modifier); raining = main verb berupa present participle
That is yours. (Itu milikmu.)	is = main verb berupa linking verb
He has worked at the office since January. (Dia telah bekerja di kantor itu sejak Januari.)	has = auxiliary verb; worked = main verb berupa past participle

Sumber : http://www.wordsmile.com/pengertian-dan-contoh-verb-phrase

               http://catatanbahasainggris.blogspot.com/2009/07/verb-phrases.html

 Simple present tense 

Simple present tense merupakan salah satu jenis pola kalimat dalam bahasa Inggris. Simple berarti sederhana dan present berarti sekarang. Jadi, simple present tense adalah pola kalimat untuk menceritakan kejadian yang berlangsung saat ini dan dalam bentuk yang sederhana.

Pola Simple Present Tense

Infinitive verbs

Positive : I/You/We/They + Verb I  |   He/she/it + Verb I(s/es)

Penambahan s atau es pada kata kerja disesuaikan dengan kata kerjanya. Untuk kata kerja yang diakhiri dengan huruf vokal bukan e atau yang diakhiri huruf konsonan tinggal ditambahkan s, sedangkan untuk kata kerja yang diakhiri huruf e tinggal ditambahkan s.

Contoh kalimat

He always consumes low GI rice.

She sends much money to her parents in the villageevery month.

The sun rises from the east and sets in the west.

Water boils at 100 degrees Celcius.

I live in Jakarta.

She is so beautiful.

Sumber : http://www.wordsmile.com/simple-present-tense

               http://www.8indo.com/2014/01/materi-bahasa-inggris-simple-present.html

 Simple past tense 

Simple past tense adalah suatu bentuk kata kerja sederhana untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Pada simple past tense, waktu kejadian (yesterday, last two days, last year) atau periode waktunya (for two months, for a day, for an hour) dapat disebutkan secara spesifik. Adapun simple past tense juga dapat digunakan untuk membentuk if conditional tipe 2.

Rumus Simple Past Tense dan Contoh

Berikut ini rumus simple present tense yang terbagi dalam 3 bentuk :

(+) Bentuk Positif :
- Subject + was/were + complement (pelengkap)
- Subject + Verb II + Object
(-) Bentuk Negatif
- Subject + to be (was/were) + not + complement
- Subject + did not + Verb I + Object
Bentuk did not atau was/were not bisa disingkat menjadi didn’t atau wasn’t dan weren’t
( ? ) Bentuk Interrogative :
- Did + Subject + Verb I + Object + ?

Contoh Kalimat

Vina and I went to the Ragunan zoo three months ago.

Did he come on time yesterday?

The party started at 10.00 a.m.

Did you sleep enough last night?

I studied civil engineering for almost 4 years.

Sumber : http://www.wordsmile.com/simple-past-tense

               http://www.belajaringgris.net/simple-past-tense-800.html

Simple future tense 

Simple future tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi dimasa depan, secara spontan atau terencana. Adapun simple future tense juga dapat digunakan untuk membentuk if conditional tipe 1. 

Rumus Simple Future Tense

1. Positif
Subject + will/shall + verb I + object
Subject + am/is/are + going to + verb I + object

2. Negatif
Subject + will/shall + verb I + object
Subject + am/is/are + not + going to + verb I + object

3. Pertanyaan
Will/shall + subject + verb I + object
Am/is/are + subject + going to + verb I + object

Contoh Kalimat

Wait a minute. I will change my clothes.
You look nervous. I’ll give you a glass of water.
The doom will not happen in 2014.
Which hotels do you think will offer the best service?
He’ll angry.
The sandstorm will come.
I think he will pass.

Sumber : http://www.wordsmile.com/contoh-kalimat-simple-future-tense

               http://www.belajaringgris.net/simple-future-tense-809.html

Pengertian Singular Noun dan Plural Noun

1. Singular Noun

Menurut Barbara Dykes (207 : 2007), Singular Noun adalah “of nouns or pronouns, indicating single number, i.e. one only” (kata benda atau kata ganti yang menunjuk pada angka tunggal misalnya hanya satu). Dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa yang namanya Singular Noun adalah kata benda yang merujuk pada satu benda atau tunggal. Biasanya Singular Noun di dahului oleh Article (kata depan), misalkan a, an, one. Contoh:

a. A book (sebuah buku)

b. An apple (sebuah apple)

c. One bag (satu tas)

2. Plural Noun

Menurut Barbara Dykes (206 : 2007), Plural Noun adalah “of nouns or pronouns, indicating a number that is more than one” (kata benda atau kata ganti yang menunjuk pada angka yang lebih dari satu). Dari pengertian tersebut kita mengetahui bahwa yang namanya Plural Nounadalah kata benda yang merujuk pada lebih dari satu benda atau jamak.

B. Pembentukan Singular Noun Menjadi Plural Noun

Kita tentunya sudah paham secara istilah apa itu Singular Nouns (kata benda tunggal) danPlural Nouns (kata benda jamak) dan kita juga tentunya sudah mengetahui bahwa hanyaSingular Countable Nouns (kata benda tunggal yang bisa dihitung) saja yang bisa dirubah menjadi Plural Nouns. Pada umumnya, Plural Nouns dibentuk dengan menambahkan akhiran  –s di belakang Singular Nouns, misalnya:

Singular Nouns	Plural Nouns
Book	Books
Cat	Cats
House	Houses
Dog	Dogs

Tetapi terdapat beberapa pengecualian dalam pembentukan Plural Nouns yang kita harus ketahui, seperti:

1. Dengan memberi akhiran –es pada Singular Nouns jika Nouns tersebut berbunyi desis dan berakhiran –ss, -s, -x, -z, -ch, dan –sh. Misalnya:

Singular Nouns	Plural Nouns
Glass	Glasses
Bus	Buses
Box	Boxes
Quiz	Quizes
Chruch	Churches
Brush	Brushes

2. Jika Singular Nouns berakhiran –ch tetapi tidak berbunyi desis, melainkan diucapkan dengan bunyi /k/, maka bentuk jamak tidak ditambahkan –es, tetapi akhiran –s, misalnya:

Singular Nouns	Plural Nouns
Stomach	Stomachs
Monarch	Monarchs

3. Dengan memberikan akhiran –es pada Singular Nouns yang berakhiran –o yang didahului oleh Consonant (huruf mati), misalnya:

Singular Nouns	Plural Nouns
Buffalo	Buffaloes
Tomato	Tomatoes
Mango	Mangoes
Potato	Potatoes

4. Akan tetapi, sejumlah Singular Nouns tidak mengikuti aturan di atas. Artinya, ada Singular Nouns yang berakhiran –o dan diawali dengan konsonan, tetapi bentuk Plural Noun-nya hanya ditambahkan –s, bukan –es, misalnya:

Singular Nouns	Plural Nouns
Kilo	Kilos
Bamboo	Bamboos
Folio	Folios
Photo	Photos
Piano	Pianos
Radio	Radios
Studio	Studios
Zoo	Zoos

Etika Ultilitarianisme dan Penerapannya pada Perusahaan

Utilitarianisme adalah paham dalam filsafat moral yang menekankan manfaat atau kegunaan dalam menilai suatu tindakan sebagai prinsip moral yang paling dasar, untuk menentukan bahwa suatu perilaku baik jika bisa memberikan manfaat kepada sebagian besar konsumen atau masyarakat. dalam konsep ini dikenal juga “Deontologi” yang berasal dari kata Yunani “deon” yang berarti kewajiban. Deontologi adalah teori etika yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar baik buruknya suatu perbuatan adalah kewajiban seseorang untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana keinginan diri sendiri selalu berlaku baik pada diri sendiri.

Menurut paham Utilitarianisme bisnis adalah etis, apabila kegiatan yang dilakukannya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. jadi kebijaksanaan atau tindakan bisnis yang baik adalah kebijakan yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian.

Nilai positif Utilitarianisme terletak pada sisi rasionalnya dan universalnya. Rasionalnya adalah kepentingan orang banyak lebih berharga daripada kepentingan individual. secara universal semua pebisnis dunia saat ini berlomba-lomba mensejahterakan masyarakat dunia, selain membuat diri mereka menjadi sejahtera. berbisnis untuk kepentingan individu dan di saat yang bersamaan mensejahterakan masyarakat luas adalah pekerjaan profesional sangat mulia. dalam teori sumber daya alam dikenal istilah Backwash Effect, yaitu di mana pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus akan semakin merusaka kualitas sumber daya alam itu sendiri, sehingga diperlukan adanya upaya pelastarian alam supaya sumber daya alam yang terkuras tidak habis ditelan jaman.

Di dalam analisa pengeluaran dan keuntungan perusahaan memusatkan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan daripada kerugian. proses bisnis diupayakan untuk selalu memperoleh profit daripada kerugian. Keuntungan dan kerugian tidak hanya mengenai finansial, tapi juga aspek-aspek moral seperti halnya mempertimbangkan hak dan kepentingan konsumen dalam bisnis. dalam dunia bisnis dikenal corporate social responsibility, atau tanggung jawab sosial perusahaan. suatu pemikiran ini sejalan dengan konsep Utilitarianisme, karena setiap perusahaan mempunyai tanggaung jawab dalam mengembangkan dan menaikan taraf hidup masyarakat secara umum, karena bagaimanapun juga setiap perusahaan yang berjalan pasti menggunakan banyak sumber daya manusia dan alam, dan menghabiskan daya guna sumber daya tersebut.

kesulitan dalam penerapan Utilitarianisme yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas merupakan sebuah konsep bernilai tinggi, sehingga dalam praktek bisnis sesungguhnya dapat menimbulkan kesulitan bagi pelaku bisnis. misalnya dalam segi finansial perusahaan dalam menerapkan konsep Utilitarianisme tidak terlalu banyak mendapat segi manfaat dalam segi keuangan, manfaat paling besar adalah di dalam kelancaran menjalankan bisnis, karena sudah mendapat ‘izin’ dari masyrakat sekitar, dan mendapat citra positif di masyarakat umum. namun dari segi finansial, Utilitarianisme membantu (bukan menambah) peningkatan pendapat perusahaan.

Perusahaan yang menerapkan etika Utilitarianisme atau CSR

PT. HM Sampoerna dengan dana yang melimpah, menawarkan kegiatan sosial yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Tidak mau kalah dengan PT. HM Sampoerna, PT. Djarum Indonesia menawarkan banyak program yang dilakukan untuk masyarakat, antara lain Djarum Bakti Pendidikan, Djarum Bakti Lingkungan, dan Djarum Bakti Olahraga.  Bentuk dari Djarum Bakti Pendidikan dan Djarum Bakti Olahraga adalah pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi namun tidak mampu secara ekonomi atau siswa yang berprestasi baik di bidang akademik maupun olahraga (khususnya olahraga bulu tangkis).

Di mata sebagian besar pemilik perusahaan dan jajaran direksi perusahaan, istilah corporate social responsibility(CSR) dipandang hanya sebagai tindakan filantropi. CSR ditempatkan sebagai derma perusahaan atau bahkan sedekah pribadi. Selain itu, terdapat juga pandangan yang cukup kuat di mata pelaku bisnis yang memandang CSR sebagai strategi bisnis. CSR dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai dan meningkatkan tujuan ekonomi melalui aktivitas sosial.

Dalam beberapa iklan rokok di televisi, dapat dilihat bahwa iklan rokok menyentuh sisi kepedulian sosial. Pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu dipublikasikan secara dramatis, sehingga iklan rokok bukan saja mengagumkan, namun juga mampu menyentuh solidaritas kemanusiaan. Setelah PT. HM Sampoerna dengan jargon ”Sampoerna untuk Indonesia” banyak menampilkan sumbangsih mereka untuk mencerdasakan bangsa, belakangan PT Djarum menampilkan hal senada. Kendati sebagian orang mengetahui bahwa kegiatan ”Sampoerna untuk Indonesia” dikelola oleh Sampoerna Foundation yang secara manajerial terpisah dan independen dari PT HM Sampoerna, namun semua orang mafhum bahwa publikasi itu memiliki relasi dengan pemasaran (caused related marketing) dengan produk rokok Sampoerna. Demikian pula halnya Beasiswa Djarum atau Diklat Bulu Tangkis Djarum.

Sumber : http://spidolbekas.wordpress.com

              http://andyseptianwibisono.wordpress.com

Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan kegiatan perekonomian dan teknologi, semakin berkembang pula kejahatan-kejahatan di bidang perekonomian. Salah satu kejahatan di bidang perekonomian yang sering terjadi adalah kejahatan korporasi. Dalam dunia perekonomian, korporasi dianggap sebagai suatu badan hukum yang dapat memberikan keuntungan pribadi tanpa perlu adanya pertanggung-jawaban. Namun banyak sekali oknum yang memanfaatkan korporasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan-kejahatan di bidang perekonomian.

Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus kejahatan korporasi yang telah menyebabkan banyaknya kerugian dan kerusakan, tetapi anehnya hukuman atas tindakan tersebut selalu terabaikan padahal banyak sekali bukti-bukti yang menunjukan kejahatan korporasi tersebut. Banyak perusahaan yang menganggap rendah keberadaan hukum, mereka dengan sengaja bahkan berulang-ulang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dan dengan mudahnya dapat terbebas dari tuntutan hukum tersebut.

Masyarakat menilai banyaknya kejahatan korporasi di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar dan luas, karena kejahatan korporasi dianggap lebih merugikan dibandingkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Kejahatan korporasi di Indonesia banyak sekali contohnya, namun yang akan dibahas kali ini adalah “Kejahatan Korporasi di Bidang Perpajakan (Studi Kasus pada PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas)”.

1.2  Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu masalah yang disajikan dalam beberapa pertanyaan yaitu:

1.      Hal apakah yang menjadi penyebab perusahaan melakukan kejahatan korporasi?

2.      Apa dampak dari kejahatan korporasi yang dilakukan oleh perusahaan?

BAB II

LANDASAN TEORI

Kejahatan Korporasi

Kejahatan merupakan suatu tindakan tercela yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, sedangkan korporasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh hukum itu sendiri yang memiliki hak dan kewajiban. Jadi, kejahatan korporasi adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum yang dapat dikenakan sanksi.

Black’s Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), yang sering juga disebut sebagai “white collar crime” (kejahatan kerah putih).

            Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah perilaku sebuah korporasi atau para pegawainya atas nama korporasi, dimana perilaku tersebut dilarang dan patut dihukum oleh hukum. Simpson juga menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, yaitu:

1.      Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi.

2.      Baik korporasi (sebagai subyek hukum perorangan) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan, dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.  

3.      Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

B. Clinard & Peter C. Yeager menyatakan setiap tindakan korporasi yang biasa, dimana diberi hukuman oleh negara entah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, atau hukum pidana. Kejahatan Korporasi merupakan bagian dari kejahatan kerah putih, namun lebih spesifik. Merupakan kejahatan ter-organisasi dalam hubungan yang kompleks dan mendalam antara seorang pimpinan eksekutif dan manager dalam suatu tangan. Dapat juga berbentuk sebagai perusahaan keluarga, namun tetap dalam kejahatan kerah putih.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1  Artikel MetroTVnews.com: “Polisi Bidik Tindak Pidana Korporasi Kasus Restitusi Pajak”

            Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri membidik pidana korporasi terhadap PT Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (SAIPK). PT SAIPK merupakan perusahaan wajib pajak yang menyuap dua pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Denok Tavi Periana dan Totok Hendrianto. Keduanya dinonaktifkan per Desember 2012.

            "Kami masih melakukan pengkajian untuk mengajukan korporasinya dalam kejahatan korporasi. Perusahaan sebagai pelaku tindak pidana," kata Direktur Tipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11).

            Menurut dia, upaya ini dilakukan karena uang hasil restitusi pajak PT SAIPK digunakan untuk menyuap pegawai Ditjen Pajak yang menangani perpajakan PT SAIPK. Namun demikian, jika nantinya PT SAIPK sebagai korporasi terbukti melakukan tindakan pidana, pertanggung jawaban dilimpahkan pada pimpinan yang saat itu memimpin perusahaan.

            Selain itu, penyidik juga membidik perusahaan-perusahaan lain yang penanganan pajaknya dilakukan Totok dan Denok. Penelusuran dilakukan melalui dokumen-dokumen pajak yang telah diberikan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

            "Kami sedang mempelajari dokumen-dokumen dari kantor pajak, sasarannya wajib pajak lain yang ditangani dua tersangka ini, yang mungkin memperoleh restitusi pajak dengan cara yang sama," kata Arief menjelaskan.

            Arief menambahkan, berkas perkara tersangka Totok dan Denok telah rampung digarap tim penyidik. Rencananya, minggu depan berkas keduanya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung.

            "Berkas perkara Totok dan Denok sudah selesai, akan kami kirimkan Selasa atau Rabu depan,"imbuhnya.

            Denok Tavi Periana dan Totok Hendrianto ditangkap tim penyidik Dittipid eksus Bareskrim Polri pada 21 Oktober lalu. Keduanya hingga saat ini masih meringkuk di Tahanan Bareskrim Polri. Keduanya diduga sebagai penerima suap Rp1,6 miliar dari Komisaris PT SAIPK atas nama Berty yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp21 miliar dari jumlah restitusi yang dicairkan.

            Ketiganya, disangkakan melanggar pasal 5, 11, 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan pasal 3 dan 6 undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

3.2  Artikel Detik.com: “Kasus Suap Pejabat Pajak, Polisi Bidik Kejahatan Perusahaan”

             Polisi terus mendalami dugaan suap restitusi dan kejahatan pencucian uang yang dilakukan dua pegawai pajak Denok Taviperiana dan Totok Hendriyatno. Polisi juga tengah membidik kejahatan korporasi atau perusahaan dalam kasus tersebut.

            "Kami mengkaji korporasinya sebagai pelaku kejahatan. Artinya perusahaannya jadi pelaku kejahatannya, karena rupanya uang untuk menyuap itu dari restitusi pajak," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipid Eksus) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2013).

            Polisi juga menelaah wajib pajak lainnya yang ditangani oleh kedua tersangka. Hal ini untuk melihat dugaan kejahatan dengan modus serupa seperti yang dilakukan kedua pegawai pajak tersebut dengan PT SAIPK.

            Kasus tersebut diketahui pada 2010 lalu dari adanya dugaan pelanggaran administrasi restitusi pajak PT SAIPK dari tahun 2004 hingga 2007. Itjen Kemenkeu selanjutnya mendapatkan laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan Denok dan Totok.

            Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan menemukan adanya transaksi mencurigakan dari keduanya sebesar Rp 600 juta. Namun, seiring dengan pemeriksaan internal Kemenkeu, polisi menemukan transaksi mencurigakan senilai Rp 1,6 miliar.

            Transaksi tersebut merupakan pelicin pengurusan restitusi dari wajib pajak Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas (SAIPK) senilai Rp 21 miliar, terhitung dari tahun 2004 hingga 2007.

BAB IV

PENUTUP

4.1  Kesimpulan

Berdasarkan kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan PT. Surabaya Agung Industri Pulp dan Kertas (SAIPK) yang merupakan perusahaan wajib pajak melakukan tindakan kriminal berupa penyuapan uang hasil restitusi pajak perusahaan tersebut, kepada dua pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Penyuapan uang ini dilakukan, sebagai uang pelicin pengurusan restitusi dari wajib pajak PT. SAIPK senilai Rp 21 miliar yang terhitung mulai dari tahun 2004 hingga 2007. Dampak dari tindakan kejahatan ini adalah negara dirugikan sebesar Rp21 miliar dari jumlah restitusi yang dicairkan.

4.2  Saran

Dalam menjalankan suatu usaha, perusahaan seharusnya tidak melakukan kejahatan korporasi karena akan merugikan banyak pihak bahkan negara juga akan dirugikan. Sebagai wajib pajak seharusnya perusahaan membayar pajak sesuai dengan aturan hukum pajak yang berlaku, jangan hanya mementingkan keuntungan sendiri saja tetapi juga harus memperhatikan etika-etika dalam berbisnis. Kemudian perusahaan-perusahaan yang melakukan kejahatan korporasi agar diberikan sanksi yang berat dan tegas agar tidak terulang kembali kejahatan-kejahatan korporasi lainnya di Indonesia.

#SUMBER REFERENSI:

id.wikipedia.org

bismar.wordpress.com

andyaksalawclinic.blogspot.com

metrotvnews.com

news.detik.com

http://boetarboetarzz.blogspot.com/

Kenaikan Harga Tiket Jambi-Padang Tak Manusiawi

Kenaikan Harga Tiket Jambi-Padang Tak Manusiawi

MEDAN | DNA – Adanya dugaan beberapa maskapai penerbangan yang melihat musibah gempa di Padang dan Jambi sebagai peluang bisnis dengan menaikkan harga tiket pesawat kelas ekonomi adalah perbuatan tidak manusiawi. Demikian ditegaskan anggota Fraksi PPP DPTD Medan Drs. Muhammad Yusuf, SPDI selasa (6/10) di ruang kerjanya. Dikatakannya, banyaknya keluhan masyarakat karena terjadi lonjakan harga tiket jurusan Padang-Jambi pasca gempa mesti menjadi perhatian serius pemerintah. Kita sangat mendukung apa yang disampaikan Kepala Cabang PT (Persero) II Angkasa Pura Bandara Polonia Endang A. Sumiarsih beberapa waktu lalu akan mencabut ijin operasional counter tiket tidak diperbolehkan lagi ada di Bandara Polonia bagi 3 maskapai penerbangan Mandala Airlines, Sriwijaya Airlines dan Lion Airlines kalau menjual tiket melebihi TBA (Tarif Batas Atas).
"Namun kita sangat mengharapkan adanya tindak lanjut yang serius dari pernyataan Kacab Angkasa Pura Bandara Polonia tersebut. Jangan hanya sekedar lips service belaka. Disamping itu TNI Angkatan Udara, Kepolisian, administrator Bandara dan pihak terkait mesti proaktif mendukung niat baik dan pernyataan itu,” kata Yusuf yang juga wakil ketua DPC PPP kota medan itu.

Ditegaskan, jauh-jauh hari Allah SWT telah mengingatkan dan memerintah umat manusia  untuk saling tolong bersitolongan, dalam kebaikan dan takwa. Bukan tolong bersitolongan dalam kemungkaran. Mak sikap tolong menolong adalah wajib bagi manusia termasuk menolong korban bencana alam di Padang dan Jambi. Jangan kita memanfaatkan duka cita, penderitaan dan nasib tragis orang lain sebagai sumber rezeki untuk pribadi maupun kelompok. Menurutnya pasca musibah gempa di Padang dan Jambi semestinya harga tiket semua tranportasi bukan hanya tiket pesawat tapi harga tiket semua jenis angkutan laut, darat dan udara yang menuju lokasi bencana lebih dimurahkan. Apalagi kepada penumpang yang sengaja turun kelokasi untuk mencari, menjenguk, dan mengetahui nasib kerabat maupun saudaranya diseputaran lokasi musibah. Ini kok yang terjadi malah sebaliknya banyak oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Sudah begini pudarkah moralitas bangsa Indonesia yang mengaku sebagai umat yang beragama, tanya Yusuf.

Lebih lanjut dikatannya, disamping mengontrol harga tiket pemerintah juga mesti segera menurunkan aparat hukum yang bermoral sebanyak-banyaknya untuk mengatur, mengawasi lalu lintas masuk dan keluarnya bantuan barang dan uang yang ditujukan untuk korban gempa dan keluarganya. Menguasai lokasi musibah dari oknum-oknum dan jaringan mafia yang memang mengincar bantuan bencana alam sebagai sumber rejekinya. “ Terhadap perbuatan orang peorangan atau kelompok seperti ini mesti dibernatas dan di cegah untuk tidak terulang lagi dimasa-masa yang akan datang dengan hukuman mati. Dapat dijadikan pelajaran dari kasus perkasus dari tragedi bencana terdahulu bahwa hamper semua bantuan barang dan uang selalu menimbulkan masalah yaitu terjadi penyimpangan dan korupsi. Perbuatan ini mesti diputus dengan hukuman mati bagi pelakunya.

Pendapat atas artikel di atas kejadian diatas melanggar etik dalam berbisnis. Terutama prinsip-prinsip dari etika bisnis, antara lain prinsip kejujuran, prinsip keadalin dan prinsip saling menguntungkan.

1.      Pada prinsip kejujuran, maskapai-maskapai penerbangan tidak bertindak jujur dengan tiba-tiba menaikkan harga tinggi sekali yang melampaui harga batas atas. Padahal itu merupakan peraturan dari pemerintah. Dengan kata lain, telah dilakukan penipuan kepada konsumen.

2.      Pada prinsip keadilan, maskapai-maskapai penerbangan itu telah bertindak tidak adil. Karena memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan. Pada saat masyarakat membutuhkan tiket murah karena keluarganya terkena bencana, harga tiket tersebut malah melonjak tinggi. Jelas ini telah melanggar prinsip keadilan.

3.      Pada prinsip saling menguntungkan, sudah jelas terlihat bahwa yang diuntungkan disini hanya maskapai penerbangan. Hal ini terlihat karena harga yang sangat tinggi membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh tiket. Sedangkan harga yang seharusnya tidak mencapai sedemikian mahal harus dibayar oleh masyarakat. Kerugian dialami masyarakat karena harus mengeluarkan uang tambahan untuk mendapatkan tiket tersebut. Sangsi seharusnya diberikan pada perusahaan maskapai yang melakukan hal tersebut. Pencabutan izin operasional dapat menjadi salah satu hukuman yang dapat diberikan.

Kesimpulan

Dari artikel diatas dapat diambik kesimpulan bahwa pada saat ini masih banyak perusahaan (dalam hal ini maskapai penerbangan) yang masih mengambil untung dari konsumennya. Mengambil keuntungan disini bukan mengambil keuntungan secara wajar tetapi dengan memanfaatkan situasi kondisi konsumen yang sedang dalam keadaan tidak baik. Hal ini jelas melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, antara lain prinsip kejujuran, keadilan dan saling menguntungkan. Selain itu, pada saat itu mengambil keuntungan tersebut tidak manusiawi. Pada saat sesama membutuhkan pertolongan seharusnya kita memberikan pertolongan untuk meringankan bebannya, bukan malah memperberat keadaan mereka.

Saran  

Menanggapi hal ini, sebaiknya direktorat jenderal perhubungan segera melakukan pengawasan yang baik terhadap kegiatan jasa transportasi tersebut. Perusahan-perusahaan yang melakukan hal tersebut sebaiknya diberikan sangsi, sangsi berupa pencabutan izin operasional seperti yang dikatakan dalam artikel seharusnya didukung dan dilakukan. Hal ini agar perusahaan tersebut mendapatkan efek jera.

Sumber : http://maximusblue.blogspot.com/2009/10/contoh-kasus-etika-bisnis-dalam-bidang.html